Beranda»Ekonomi»Buruh di Aceh Utara harapkan pemerintah seriusi persoalan upah

Buruh di Aceh Utara harapkan pemerintah seriusi persoalan upah

JAMALUDDIN ~ BISNIS ACEH
Rabu, 01 Mei 2013 22:22 WIB

ilustrasiFOTO : istilustrasi

LHOKSEUMAWE - Buruh di Kabupaten Aceh Utara meminta pemerintah Provinsi Aceh dapat memberlakukan  pengupahan standar mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR).

Pemerintah Aceh dinilai selama ini belum memperhatikan secara penuh tentang keberadaan buruh di Aceh Utara khususnya. Mereka mendesak Pemerintah Aceh bahwa UMP dan UMR tersebut diberlakukan pada beberapa sistem perhitungan upah atau tunjangan tambahan yang telah diatur secara terperinci di dalam UU Nomor 13 Tahun 2013.

“Kami minta pemerintah Aceh, upah kami harus diacukan pada UMP dan UMR itu,” kata seorang buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Aceh (SBA), Marzuki, kepada Bisnis Aceh, hari ini, Rabu.

Hal tersebut dikatakannya sambil memperlihatkan selembaran kertas usulan serikat buruh Aceh yang sudah diajukan kepada pemerntah Aceh. Mereka meminta kedepan ini baik pemerintah tingkat Provinsi maupun  kabapaten/kota agar dapat memperhatikan lebih serius terhadap tenaga kontrak yang dipekerjakan di instansi pemerintah dan swasta.
 
“Penting sekali pertimbangan pemerintah Aceh untuk permasalahan yang terjadi di Perguruan Tinggi negeri dan swasta terhadap pekerja buruh, baik di sistem pendapatan, pengupahan, jaminan sosial kesehatan (Jamsostek) serta tunjangan lainnya,” kata buruh Marzuki, yang dibenarkan oleh beberapa rekanan buruh lainnya.

Menurut buruh, pemerintah Aceh harus menghimbau setiaplembaga, perusahaan yang menerapkan system out sourching supaya dapat memperhatian buruh kerja yang selama ini dianggap kurang perhatian.

Buruh juga menuntut lima jenis pekerjaan yang harus di out sourching sesuai Permen No 13 tahun 2012. Menerut mereka, dalam berkas itu dituangkan tentang kemampuan dan pelaksanaan terhadap capaian kebutuhan hidup buruh, yakni Cleaning Servis, Keamanan, Transportasi, Catering dan jasa Migas.
 
Buruh yang tergabung dalam SBA ini, mengaku hal tersebut merupakan hasil dialog bersama Menteri Tenaga Kerja, dan Transportasi dengan buruh atau pekerja dan pengusaha, karena menurut Menakerstrans Pemerintah menyadari upah murah bukan menjadi standar daya tarik investasi, kerana upah murah tidak akan mensejahterakan buruh.



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda

Terbaru di Ekonomi

Close