Beranda»Ekonomi»Mendagri : Perda penghambat investasi akan terus bermunculan

Mendagri : Perda penghambat investasi akan terus bermunculan

BISNIS ACEH
Selasa, 27 November 2012 09:42 WIB

IlustrasiFOTO : ISTIMEWAIlustrasi

JAKARTA - Daerah akan terus mengeluarkan peraturan daerah yang berpotensi menghambat investasi sebagai dasar melakukan pungutan pajak dan retribusi terhadap para pelaku usaha di daerah.
 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan persoalan perda yang dapat menghambat investasi akan terus terjadi, karena daerah tidak bisa melakukan pungutan tanpa adanya regulasi yang mengatur. Apalagi daerah juga terus dituntut untuk meningkatkan penghasilan asli daerah atau PAD untuk mensejahterakan masyarakatnya.
 
“Ini [persoalan perda] akan terus berlangsung, karena daerah membuat perda untuk memungut pajak dan retribusi. Oleh karena itu perda tentang pajak dan retribusi akan terus lahir menyesuaikan dengan tuntutan Undang-Undang [UU],” ujarnya, Senin (26/11/2012).
 
Dia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan evaluasi terhadap perda terkait investasi di daerah. Hingga kini, setidaknya telah ada 800 perda terkait investasi di daerah yang telah diminta untuk dibatalkan, dari 8.000 perda yang dievaluasi Kemendagri.
 
Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap rancangan perda yang dikonsultasikan ke Kemendagri. “UU Pemerintahan Daerah memungkinkan kita mengembalikan rancangan perda, karena sebelum ditetapkan rancangan perda itu dikonsultasikan kepada Kemendagri,” ungkapnya.
 
Meski demikian, Gamawan meyakini jika perda di daerah tidak akan membuat para investor membatalkan rencana investasinya. Pasalnya telah ada UU 28/2009 yang mengklasifikasikan jenis pajak dan retribusi apa saja yang boleh dipungut oleh daerah.
 
“Paling-paling para investor membatalkan investasinya karena perlakuan di luar itu [perda], seperti sikap dan perilaku perizinan. Ini yang kita koreksi dengan meminta dibangunnya PTSP [pelayanan terpadu satu pintu],” jelasnya.
 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengkhawatirkan manajemen penanganan perda yang bermasalah, sebab hingga kini masih banyak perda bermasalah dan menghambat investasi masih berlaku di daerah.
 
Menurutnya, ada beberapa daerah yang pragmatis dan berani mengambil risiko untuk mendapat opini disclaimer dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK dibandingkan harus menghilangkan pungutan yang tidak diatur dalam UU.
 
“Di Pekanbaru, Riau ada pungutan izin lokasi. Walikotanya sendiri mengatakan kalau pungutan itu dihilangkan, maka potensi Rp11 miliar akan hilang, jadi itu mereka pertahankan. Kalau kemudian ditemukan BPK, silakan saja BPK mengeluarkan disclaimer,” tuturnya.

 

Sumber : Bisnis



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda
Close