Beranda»Berita Utama»Pengacara : Gubernur Aceh wajib eksekusi lahan PT Kalista Alam

Pengacara : Gubernur Aceh wajib eksekusi lahan PT Kalista Alam

H SAKY ~ BISNIS ACEH
Senin, 15 Juli 2013 21:45 WIB

ilustrasiilustrasi

BANDA ACEH - Pengacara hukum termohon kasasi Kamaruddin mengatakan, dengan adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PT Kalistas ALam, maka dengan sendirinya secara hukum lahan milik perusahaan tersebut telah menjadi tanah dalam penguasaan negara.

"Negara wajib segera esekusi putusan MA tersebut," katanya kepada Bisnis Aceh hari ini, Senin.

Ia menerangkan, perkara ini dilatar belakangi oleh tindakan  instansi dan pejabat  di Aceh  dengan mengeluarkan izin Gubernur Aceh Irwandi Yusuf No. 525/BP2T/5322/2011 tentang izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam di kawasan Hutan Rawa Gambut Tripa yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Aceh.

Izin tersebut diberikan di dalam Kawasan Strategis Nasional Ekosistem Leuser yang merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Bahwa hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 89/B/2012/PT.TUN-MDN Tanggal 30 Agustus 2012 yang memerintahkan Gubernur Aceh untuk mencabut izin PT. Kalista Alam.

Berdasarkan keputusan PTTUN Medan dan mempertimbangkan aspek perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser gambut rawa tripa, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah mengeluarkan SK. Nomor : 525 / BP2T /5078 /2012, Tentang Pencabutan Surat Izin Gubernur Irwandi Yusuf Nomor : 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, Tanggal 27 September 2012. Tindakan gubernur Aceh mencabut Izin PT. Kallista Alam adalah tindakan pemerintah yang pro terhadap perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser gambut rawa tripa.

Kemudian PT. Kalista Alam melakukan Kasasi terhadap putusan PTTUN Medan, hasil dari putusan MA adalah menolak kasasi PT. Kallista Alam dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Putusan Kasasi dari MA tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan wajib dihormati. Putusan tersebut sudah bersifat final dan tetap sehingga harus segera dieksekusi. Putusan tersebut merupakan pelajaran bagi perusahaan perkebunan yang berada di Aceh yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda
Close