Beranda»Politik dan Hukum»Pengacara : KIP Aceh Selatan lecehkan putusan pengadilan

Pengacara : KIP Aceh Selatan lecehkan putusan pengadilan

H SAKY ~ BISNIS ACEH
Senin, 21 Januari 2013 15:41 WIB

Pilkada Aceh Selatan 2013FOTO : acehselatannews.comPilkada Aceh Selatan 2013

BANDA ACEH - Zulfikar Sawang, anggota tim pengacara pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Zulkarnaini/Irwan Yuni, mengatakan dengan tetap diselenggarakannya tahapan pelaksanaan Pilkada di negeri penghasil pala tersebut, hal ini mempertunjukkan bahwa KIP telah melecehkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan sengketa Surat Keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 35 tahun 2012.

"Saya pikir ini bentuk pelecehan dan ketidakpatuhan KIP menjalankan amar putusan pengadilan," katanya kepada Bisnis Aceh hari ini, Senin.

Ia menjelaskan, putusan PTUN yang meminta KIP Aceh Selatan menagguhkan pelaksanaan SK nomor 35 tahun 2012 adalah fakta hukum yang wajib ditaati dan dijalankan, namun hari ini KIP Aceh Selatan mempertontokan bahwa mereka dapat mengabaikan putusan PTUN dan tetap terus menjalankan tahapan Pilkada Aceh Selatan. "Saya pikir KIP Aceh Selatan tidak punya itikad baik untuk patuh dan taat pada hukum," ujarnya.

Menurutnya, jikapun kemudian KIP Aceh Selatan memandang bahwa ada Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) yang menjelaskan bahwa keputusan PTUN tidak boleh mengganggu tahapan Pilkada, maka hal ini jelas-jelas KIP telah menafsirkan suatu produk hukum dan undang-undang. "KIP itu bukan regulator, dan tidak boleh menafsirkan undang-undang ataupun putusan hukum, mereka hanya melaksanakan apa yang sudah mejadi suatu keputusan hukum," paparnya.

ia menambahkan, penguluran waktu yang hari ini dilakukan oleh KIP terkait sengketa hukum Pilkada Aceh Selatan memperlihatkan lembaga tersebut memang tidak ingin menyelesaikan masalah yang ada. "Contohnya hari ini sidang PTUN, mereka tidak datang, ini kan bentuk pelecahan terhadap pengadilan," sebutnya.

Seharusnya, lanjutnya, sikap pro aktif KIP Aceh Selatan untuk menyelesaikan sengketa hukum Pilkada Aceh Selatan sangat penting, agar pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan berkepastian hukum, dan memiliki kekuatan hukum mengikat. "Justru saya melihat KIP sengajar mengulur waktu agar tampak putusan PTUN ini mengganggu tahapan Pilkada disana, padahal jika memang mereka pro aktif, maka hal ini akan cepat diselesaikan," tukasnya.

Ia menegaskan, jikapun kemudian hasil final putusan PTUN nantinya keluar dan bersifat tetap atau inkrah, dan pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan tetap jalan dan memberi hasil terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati, maka upaya hukum pihaknya akan tetap dilakukan, dan jika perlu akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Keadilan akan terus kami cari," tandasnya.



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda

Terbaru di Politik dan Hukum

Close