Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Aceh, Prof Abubakar Karim mengatakan beberapa bulan lalu bahwa, Pemerintah Aceh menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahun atau 10 persen selama lima tahun kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.
Dalam keterangannya saat itu, Abubakar Karim optimis bahwa hal tersebut dapat dicapai, dengan berbagai program dan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah, serta besaran dana yang digelontorkan Pemerintah Aceh yakni Rp2 triliun setiap tahunnya guna mencapai target penurunan angka kemiskinan.
Sementara itu, Badan pusat statistik (BPS) Aceh mencatat, per September 2013 telah terjadi penurunan jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan di Aceh sebesar 0,86 persen.
Ia menerangkan, jika pada September 2012, jumlah penduduk Aceh yang berada pada garis kemiskinan adalah sebesar 18,58 persen, dan pada akhir September 2013 jumlah sudah mencapai 17,72 persen, atau terjadi penurunan sebesar 0,86 persen.
"Secara total, penurunan angka kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan," terangnya.
Disebutkannya, kemiskinan di wilayah perkotaan turun 12,47 persen menjadi 11,55 persen, sedangkan di wilayah perdesaan turun dari 20,97 persen menjadi 20,14 persen. "Jadi penduduk miskin di wilayah perkotaan turun sebesar 0,86 persen, dan di wilayah perdesaan turun sebesar 0,92 persen," tukasnya.
Ia menerangkan, penurunan angka kemiskinan di Aceh, diantaranya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III yang tumbuh 1,28 persen, dan tanpa migas 1,76 persen.
"Indek harga konsumen juga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh," ujarnya.
Dilanjutkannya, indek harga konsumen tahunan, atau September 2012 ke September 2013 mengalami peningkatan dari 131,33 menjadi 134,31.
"Nilai tukar petani atau NTP juga berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh," tandasnya.