Gedung Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin oleh Rini Soemarno. (Dok. Kementerian BUMN).
www.Bisnisaceh.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menempatkan orang-orang partai politik dalam tim ekonomi Kabinet Kerja, salah satunya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
FITRA mencatat, kembali memanasnya isu reshuffle kabinet telah dimanfaatkan sejumlah partai politik untuk menyodorkan kadernya kepada Jokowi agar dapat ditempatkan di pos strategis.
Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi menilai, Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin oleh Rini Soemarno tidak mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah berdasarkan prinsip kemandirian ekonomi. Ia menyebut pengelolaan BUMN tidak diorientasikan untuk mendukung peningkatan pendapatan negara sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menteri Rini dalam hal ini belum mempunyai grand desain, tata kelola untuk menjadikan BUMN sesuai dengan Nawacita yaitu menjadi Soko Guru, mendorong perekonomian Indonesia,” ucap Apung di Jakarta, kemarin.
Oleh karena itu, Apung menilai sangat tepat jika Jokowi memiliki rencana untuk mengganti Rini. Namun, ia meminta mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu untuk tidak memilih orang yang berlatar belakang politik serta yang memiliki peta jalan yang jelas dan bisa memanfaatkan aset negara berupa BUMN dengan efektif.
“Bagi FITRA yang masih menjadi pertanyaan saat ini adalah mengapa seluruh kebijakan ekonomi tidak menyertakan potensi dan kinerja BUMN dalam mendorong kineja ekonomi,” tambahnya.
Manjakan BUMN
Apung menambahkan, dana puluhan triliun yang diberikan negara kepada BUMN melalui penyertaan modal (PMN) tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh BUMN untuk meningkatkan kinerja. Bahkan, ia menyatakan PMN tersebut hanya menjadikan BUMN sebagai ‘sapi perah’ semata.
Seperti diketahui dalam APBNP 2015, PMN untuk BUMN diberikan sebesar Rp 63 triliun, naik 200 persen dibandingkan APBN 2015 yang hanya Rp 11,5 triliun. Kurang dari delapan bulan kemudian, Rini Soemarno kemudian mengajukan PMN sebesar Rp 40 triliun yang kemudian diprotes sejumlah fraksi di DPR hingga akhirnya ditunda.
”Januari anggaran PMN itu baru dicairkan, tetapi kemudian Februari-Maret sudah digantikan APBNP. Pedapatan negara belum meningkat banyak, akhirnya penyelamatan dana rendah, pengalokasian dana ke BUMN juga rendah,” papar Apung.
Saat ini pemerintah mempunyai 141 BUMN, yang terdiri dari 14 Perum, 109 Persero Terbatas, dan 18 Perseroan Terbuka. Total pendapatan BUMN per Semster I 2015 mecapai Rp 807,4 triliun atau 37 persen dari periode yang sama di 2014.
Sumber : cnnindonesia.com
Sebelumnya
